Detail Berita

Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai mencatat prestasi baru sebagai satu-satunya RSUD di Sulawesi Selatan yang dinyatakan lulus administrasi dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Direktur RSUD Sinjai, dr.H.Kahar Anies Sp.B yang di dampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Drs.Andi Ilham Abubakar, M.H dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kelola Kabupaten Sinjai, Hj.Andi Sompa, S.Pt., M.Si, serta Pejabat Inspektorat dan kelompok kerja ZI RSUD Sinjai, melaksanakan Desk Evaluasi Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara virtual melalui zoom, Siang ini, Kamis 10 Oktober 2024 di Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai.

Desk Evaluasi Wawancara Pembangunan ZI ini, dimulai dengan pemaparan pembangunan ZI di RSUD Sinjai oleh Direktur RSUD Sinjai,  dilanjutkan dengan sesi wawancara oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB yakni, Nabila Haedara dan Fidhiyah Pratiwi.

Kegiatan ini ditutup dengan closing statement Pj. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai beliau menyampaikan, zona integritas adalah sebuah upaya nyata dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.   Menuju WBK bukanlah perjalanan singkat. Namun dengan semangat kebersamaan, komitmen seluruh jajaran serta dukungan dan semua pihak, pihaknya optimis dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dan korupsi. "tutur beliau".

“Kami berkomitmen untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem pengawasan serta mencegah segala bentuk penyimpangan yang berpotensi terjadi di lingkungan kami,” ujarnya.

dr. H. Kahar menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses evaluasi ini. Menurutnya, pencanangan Zona Integritas menuju WBK merupakan bentuk komitmen RSUD Sinjai untuk membangun pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

"Proses menuju Desk Wawancara Evaluasi WBK di RSUD Sinjai bukanlah perjalanan singkat. RSUD berhasil lulus administrasi pada 30 Agustus 2024 setelah memenuhi persyaratan seperti Reformasi Birokrasi Kabupaten dengan nilai B, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level III, serta penyelesaian 100 persen tindak lanjut temuan BPK tahun berjalan. "Jelas beliau.